Sekretaris Komisi
IV DPRD Kabupaten Sumbawa, H Ilham Mustami SAg menilai kalau daerah ini hanya
dijadikan obyek dari program prestisius Pemprov NTB. Ini dibuktikan kata Ilham,
oleh minimnya dukungan anggaran dari pemerintah Provinsi NTB untuk mendukung
program tersebut.

Ilham membuktikan
pada Program NTB Bumi Sejuta Sapi (BSS) dimana Kabupaten Sumbawa hanya mendapat
alokasi anggaran sebesar Rp 2 miliar dari Rp 12 miliar bantuan APBN untuk
program tersebut. Padahal Kabupaten Sumbawa merupakan sentra peternakan dengan
populasi ternak mencapai 200 ribu ekor.

Begitu juga pada
pembangunan Rumah Sakit Rujukan Pulau Sumbawa dimana pemerintah provinsi
sebagai pengelola hanya membantu sebesar Rp 2 miliar, sementara daerah
menanggung lahan dan dana sebesar Rp 5 miliar. Selebihnya untuk pembangunan
rumah sakit tersebut, dibantu oleh pemerintah pusat sebesar Rp 45 miliar.
”Seolah-olah daerah ini hanya dijadikan alat oleh Pemprov NTB untuk mendapat
bantuan dari pusat,” papar Ilham.

Tapi setelah
bantuan itu diperoleh sambungnya, alokasinya untuk Kabupaten Sumbawa Sangat
minim. ”Ini tidak adil. Sumbawa yang miliki sumber daya tapi provinsi (NTB)
yang mendapat nama,” tandasnya.

Menurutnya, hal
itu terjadi karena daya tawar pemerintah daerah tidak cukup kuat. Karena itu
pada masa mendatang, pemerintah daerah harus memiliki keberanian untuk
menentang pemerintah provinsi jika program tersebut merugikan daerah.

Ilham kembali
memberi contoh dengan dilarangnya pengiriman ternak dari Pulau Sumbawa ke Pulau
Lombok.

Alasan Dinas
Peternakan NTB sebagai pemilik kebijakan kata Ilham, Pulau Sumbawa masih
merupakan daerah endemis penyakit ternak. ”Inilah contoh dari kesewenangan
provinsi, dan sudah seharusnya pemerintah daerah menentang, sebab kebijakan itu
bukan hanya merugikan pengusaha, tapi juga peternak,” tandasnya.