Komisi IV DPRD Kabupaten Sumbawa meminta kepada Pemerintah
Daerah untuk dapat berkoordinasi lebih intens dan menekan Pemerintah Provinsi
NTB terkait porsi anggaran yang diluncurkan kepada Kabupaten Sumbawa
lebih proporsional baik dana dari Pusat maupun dari APBD Provinsi NTB, sehingga
dapat menghilangkan pandangan dan pendapat Pemerintah Daerah berdaya tawar
rendah.

Hal tersebut diungkapkan H.Ilham Mustami, S.Ag selaku
Sekretaris Komisi IV DPRD Kabupaten Sumbawa. Ilham mengatakan, banyak program
provinsi NTB yang ada di Kabupaten Sumbawa,
namun keuntungannya tidak masuk ke Kas Kabupaten melainkan ke kas Provinsi NTB,
seraya mencontohkan seperti Program Bumi Sejuta Sapi, Rumah Sakit Rujukan
Provinsi, dan perubahan Status Laboratorium Kabupaten menjadi Laboratorium
Provinsi.

Ilham menyayangkan dalam program BBS, Pemerintah Pusat
menyediakan anggaran sebesar 12 miliar, namun pada penerapannya hanya 2 miliar
saja yang ada di Kabupatem Sumbawa. Biaya uji laboratorium yang dulunya jadi
PAD Kabupaten, sekarang sudah masuk ke kas Provinsi, dan yang lebih tragis
dibangunnya Rumah Sakit Rujukan Provinsi dan perubahan status RSUD Sumbawa
menjadi Rumah Sakit

Ibu dan  Anak,
sehingga semua pasien yang tadinya dirawat di RSUD, karena di daerah ini tidak
lagi ada RSUD, maka secara otomatis seluruh pasien akan di rawat di Rumah Sakit
Rujukan, yang untungnya juga lari ke Provinsi.

Ilham menambahkan, dengan perubahan fungsi RSU menjadi Rumah
Sakit Ibu dan Anak, cenderung mempersempit fungsi Rumah Sakit itu sendiri yang
sebelumnya merupakan RSUD type C, akan menurun statusnya.