Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa H. Farhan Bulkiyah SP menyatakan, Visi - Misi
pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati sangat penting sebagai referensi
bagi legislatif untuk menagih janji para kandidat jika berhasil terpilih nanti.

          Sementara untuk Visi - Misi
pasangan yang tidak terpilih akan tetap diakomodir mengingat semjua Visi  - Misi yang disampaikan selalu
menitikberatkan kepada perubahan ke arah yang lebih baik demi kesejahteraan
rakyat.

          DPRD merupakan tempat yang
sangat strategis bagi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa untuk
melakukan kampanyenya melalui panyampaian Visi - Misi. “DPRD merupakan gedung
rakyat yang di dalamnya terdiri dari perwakilan rakyat.” Kata H. Farhan
Bulkiyah usai memimpin Rapat Paripurna Khusus Tentang Penyampaian Visi - Misi
Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa periode 2010-2015, Jumat (21/5) lalu.

          Selain bersifat strategis,
lanjut dia, pelaksanaan penyampaian Visi - Misi pasangan calon di DPRD juga
diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang tahapan kampanye. Melalui tahapan
tersebut, para kandidat diminta untuk menyampaikan Visi-Misinya pertama kali di
hadapan para anggota dewan.

          Farhan mengatakan, dengan
diadakannya penyampaian Visi - Misi di DPRD, maka pihak legislator dapat
mengetahui program masing-masing pasangan calon. Dan selanjutnya
program-program yang disampaikan itu akan disampaikan itu akan dijadikan
sebagai acuan legislatif untuk meminta kepada kandidat terpilih supaya dapat
merealisasikannya.

          Dalam kesempatatn
tersebut, Farhan berharap kepada seluruh masyarakat Sumbawa untuk dapat
mensukseskan Pilkada 2010 dengan tertib aman dan damai agar mampu menghasilkan
pemimpin yang berkwalitas serta bermartabat.

          Hal senada juga
disampaikan oleh Kepala Bagian Humas Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa, Ir.
Ahmad Yani.

          Menurut Yani, semua visi
misi yang disampaikan oleh pasangan calon bupati maupun wakil bupati sangat
baik untuk perubahan Sumbawa ke depan.

          “Selanjutnya visi misi
tersebut akan dijadikan sebagai acuan legislatif untuk menyerahkan kepada
pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih supaya dapat dijalankan dalam program
kerjanya selama lima tahun ke depan,” kata dia.