Komisi II DPRD Gelar Hearing Terkait KUR.

Parlementaria 17 Januari 2023 Humas 1

Sumbawa. | Menindaklanjuti aksi Demo dari Masyarakat dan Aliansi LSM Rakyat Menggugat minggu lalu, Komisi II DPRD kabupaten Sumbawa menggelar hearing terkait dengan Fasilitas Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR Bank BRI) yang digelar Rabu (11/01) bertempat di ruang Rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Sumbawa. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi II Berlian Rayes, S. Ag  didampingi Ridwan, SP  sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa, hadir pula Anggota Komisi II lainnya Muhammad Faesal, S.AP, Muhammad Yasin, S.AP dan Muhammad Tayeb. Turut hadir pula perwakilan dari Polres Sumbawa.

Dalam pertemuan tersebut Pemerintah Daerah diwakili oleh Kabag Ekonomi Setda Kabupaten Sumbawa, Polres Sumbawa, Pimpinan Cabang BRI Sumbawa dan LSM Rakyat Menggugat.

Diawal kesempatan, M. Roni Pasarany dari LSM LAR menyampaikan beberapa persoalan terkait dengan Kedit Usaha Rakyat.

" Terkait dengan SOP KUR sebelumnya ada persoalan di beberapa unit termasuk Plampang akan tetapi saat ini sudah clear".Ucapnya.

Sedangkan terkait masalah agunan yang kita ketahui KUR ini berdasarkan aturan, baik itu perbankan, OJK Kementerian Keuangan itu tidak ada agunannya tetapi karena niat baik selaku nasabah maka mereka merelakan untuk adanya aturan. seperti itu posisinya tapi secara regulasi tidak ada satupun klausul yang menjelaskan ada agunan  “ ungkapnya,

Ditambahkan oleh M. Khairunnas habibi yang juga anggota LSM LAR bahwa ada beberapa hal yang perlu dievaluasi kembali atas pelanggaran penyalahgunaan KUR artinya ada beberapa nasabah yang kami temukan di lapangan mengambil KUR diberikan polis asuransi tapi dengan dalih menabung, kedua apabila nasabah ini tidak melakukan pembayaran terhadap polis asuransi maka tidak akan diberikan pinjaman di kemudian hari “ Imbuhnya

Raden Teguh Diono dari LSM LAR dikesempatan yang sama juga menambahkan ada beberapa kekeliruan menurut pandangan kami yang dilakukan BRI yakni satu setiap pengajuan KUR ada pemotongan biaya, kedua ada biaya administrasi untuk penggantian materai tetapi tidak senilai sejumlah materai, pada saat pelunasan, nasabah dikenakan biaya administrasi sebesar antara 250 sampai 500 tergantung jumlah besar pinjaman. Ungkapnya.

Atas hal tersebut mendapat tenggapan dari M. Ilham kepala BRI unit 1 Sumbawa bahwa sepengetahuan saya tidak ada biaya untuk pengambilan jaminan dokumen karena memang sesuai dengan SOP. kalau yang dikatakan tadi adanya polis asuransi jadi kami ada produk Asuransi BRI life yang dimana itu adalah anak perusahaan BRI yang bergerak di bidang investasi dan asuransi polanya itu adalah bisa perbulan bisa per 6 bulan bisa 5 tahun selama jangka waktu 5 tahun. Urainya.

Ditambahkan oleh Irfan selaku Manajer Bisnis Mikro (MBM) BRI  bahwa  di BRI Sumbawa ada satu cabang kemudian ada dua kantor cabang pembantu yang tersebar di Kabupaten Sumbawa Barat alas dan Taliwang kemudian ada 13 unit yang tersebar mulai dari Empang Lunyuk Maluk sampai setiap Kecamatan. Di satu unit ada namanya teras yang merupakan kepanjangan tangan dari BRI. Terangnya.

 

 

Ditempat yang sama Khaeruddin SE selaku Kabag Ekonomi Setda Kabupaten Sumbawa menanggapi  semua yang disampaikan yang menjadi kegelisahan terjawab bahwa tidak ada agunan. Untuk diketahui kebijakan pemerintah tidak mentolerir pelaksanaan bank tidak sesuai dengan SOP.

Pun demikian, Rudini selaku Ketua LSM Gempar berharap agar kedepannya bagaimana persoalan ini bisa dijadikan bahan evaluasi terkait dengan mekanisme ataupun proses pelaksanaan Kur.

“Memang secara teori benar adanya, namun yang kami persoalkan di sini terkait dengan fakta lapangan, jadi fakta lapangan itu sangat tidak sesuai dengan apa yang sudah disampaikan tadi terutama terkait dengan mekanisme ataupun proses penjualan asuransi. Jadi di situ harus bisa dipisahkan mana asuransi mana kur. Jadi pada saat pencairan atau pelaksanaan kur harus diberikan penjelasan yang akurat kepada nasabah karena nasabah ini tidak semua paham. “ tegasnya

Atas penjelasan para pihak Anggota komisi II angkat bicara diantaranya Muhammad Yasin Musamma S.AP  menegaskan yakni harus memberikan penjelasan penuh terhadap masyarakat melalui sosialisasi karena masyarakat kita di Sumbawa tidak semua paham sebab perlu ada komunikasi dua arah.

"Berikan pemahaman kepada mereka dan pemerintah di sini wajib hukumnya untuk campur tangan mengikuti proses-proses pelayanan terutama KUR yang dilakukan oleh BRI terhadap masyarakat sumbawa". tegasnya

Demikian pula Muhammad Faesal, S.AP, Ridwan SP, dan Muhammad Tayeb yang juga merupakan Anggota Komisi II memberi masukan agar pengawasan internal lebih diperkuat.

Diakhir pertemuan pimpinan rapat mengambil point untuk rekomendasi yakni meminta pada pihak BRI Cabang Sumbawa agar selalu melakukan evaluasi terhadap kinerja pelayanan sesuai dengan SOP perusahaan dan meminta kepada pihak BRI cabang Sumbawa agar dapat mempertanggungjawabkannya. Apabila terjadi kekeliruan yang terjadi di luar SOP, terdapat oknum yang melakukan pelanggaran dapat diberikan punishment


Index Parlementaria