Parlementaria 15 Mei 2023 Humas 1

---

Digelar pada Rabu (10/05) bertempat di Ruang rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Sumbawa.

Rapat dipimpin oleh Ahmadul Kusasi, SH didampingi oleh Ismail Mustaram, SH, M.M.Inov selaku Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sumbawa dan Ida Rahayu, S.AP selaku Anggota.

Dari Pemerintah Daerah hadir  Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Sumbawa, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa, Dinas PUPR Kabupaten Sumbawa, Balai Pengawas Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Sumbawa.

Sementara dari institusi pendidikan hadir Rektorat Universitas Samawa, Rektor UTS Sumbawa serta Aliansi Masyarakat Melawan Sumbawa.

Diketahui bahwa pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari aksi pada tanggal 4 Mei 2023.

Di awal pertemuan, Aliansi Mahasiswa Melawan mengungkapkan aspirasinya.

“Kami datang dari unsur KAMMI, SMI, LMND membawa  isu pendidikan agar dapat kita diskusikan, ada Transparansi oleh seluruh OPD, efektifitas system zonasi, tenaga pendidik di daerah pelosok, sarana prasarana, status juru parkir di Kabupaten Sumbawa" Urai perwakilan dari aliansi mahasiswa melawan tersebut

Kemudian lanjutnya, tidak semua juru parkir terdata seperti di RSUD tidak ada intervensi daerah untuk pendapatannya yang dimana juru parkir ini membayar pada rumah sakit jutaan perbulan pada pihak rumah sakit “ ungkapnya

Agus Salim dari perwakilan KAMMI Sumbawa menambahkan bahwa aksi kemarin dilakukan dalam rangka Hari buruh dan Pendidikan.

“ Kami membawa beberapa data empiris dilapangan. Ada kejadian di Selatan Sumbawa yakni SD di pelosok miris dilihat dimana jadwal belajar 6 hari tapi dilapangan tetapi hanya 2-3 hari efektif. Ini Data kami masih 1 desa bagaimana dengan daerah pelosok yang belum terjamah dengan baik, Kemudian System zonasi wewenangnya di pusat, bagaimana pengawasan dan evaluasi dilakukan oleh DPRD kabupaten Sumbawa terkait dengan hal ini “ imbuhnya

 

Hal ini mendapat tanggapan dari DR.H.Ikhsan Safitri, M.Si selaku Kadis Dikbud Sumbawa.

" Kami memberikan respon terkait dengan kewenangan kami, agar  transparans semua kegunaan dan manfaat APBD Kabupaten Sumbawa. Efektifitas zonasi di sekolah walaupun masih samar , kami ingin memberikan gambaran PPDB antara lain menggunakan system zonasi"Jelas Ikhsan

Pada  tahun 2023/2024 akan melakukan langkah strategis, Kami tidak inginkan proses ini tanpa sentuhan. Ada kegelisihan dan ini berimbas pada system pendidikan. Persoalan kita adalah disparitas Pendidikan.  kualitas, kuantitas, fasilitas dan opurtunitas. Langkah konstruktif  PPDB akan dilakaukan secara during yang tersedia 4 jalur yaitu  zonasi, affarmasi, perpidahan wali siswa dan prestasi

"Akan ditingkatkan dari system zonasi, affaramasi dan perpindahan Sehingga anak berprestasi tersebar. Untuk Zonasi masih ada kelemahan akan kita diskusikan. Konsepnya PPDB menggunakan aplikasi dan during dan tingkatkan Prosentase  zonasi. Sebagai evaluasi tenaga pendidikan, kami memberikan affirmasi yang kuat untuk tenaga di pelosok" Ucapan Dr Ikhsan.

Idham dari SMI Sumbawa menambahkan  Ada kasus penahanan ijazah karena belum membayar tunggakan uang sekolah. Di SD ada dana BOS namun ada uang komite dan uang kebersihan sebagai sumbangan sukarela. Orang tua bukan tidak mau membayar tapi bagaimana proporsi dengan dana BOS. Di perguruan Tinggi  terjadi kenaikan biaya Pendidikan setiap satu tahun atau dua tahun sebesar 10% sedangkan di dalam aturannya disesuaikan dengan kebutuhan kampus. Dengan Naiknya biaya kuliah membuat ketidakmampuan untuk menempuh atau mengenyam pendidikan tinggi

Ahmadul Kusasi,SH selaku pimpinan rapat menanggapi terkait Penahanan ijazah di SMA sudah tidak ada berita karena kami sudah pernah fasilitasi. Terkait kenaikan biaya kuliah tolong berikan datanya pada kami dan berikan penjelasan kenapa itu bisa terjadi

DR.Syaefuddin UNSA Sumbawa mengatakan d i PT negeri ada biaya hibah dari negara namun beda dengan PT swasta yang membuat Jalur negeri lebih murah dari swasta. Penentuan jumlah biaya per semester dilihat dari rekening listrik Sementara di swasta beda. Bantuan dari pemerintah hanya insedental. Terjadi kenaikan karena terjadi inflasi dan mencegah kampus koleb, Logikanya kenaikan terjadi karena inflasi dan pertumbuhan ekonomi

Sementara dari UTS Sumbawa Rusmin Nurjadin menjelaskan bahwa Status kampus ada evaluasi keuangan setiap tahun, ini tidak dilakukan tiba-tiba dan terjadi karena inflasi serta tidak bisa kita tahan. Inflasi berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, wajar terjadi kenaikan dan bukan sewenang-wenang tapi natural karena kondisi yang  saya yakini akibat pertumbuhan ekonomi. "Kampus swasta bukan negeri yang punya hibah tetap.               Kenaikan kami masih wajar, Kampus - kampus lokal dipertahankan biar bisa dijangkau. Ada saling support dari semua stakeholder" Pungkas Rusmin.

Agus Salim dari KAMMI Sumbawa menjelaskan desa mana yang menjadi sorotan adalah salah satu desa di Moyo Hulu. Ada program pengabdian Sasombo dan salah satu tempat penelitian adalah Desa Sempe Kecamatan Moyo Hulu. Mereka Melewati 3 sungai, kondisi SDnya memprihatinkan dimana sekolah hanya 2-3 hari dalam satu minggu.

Kepala Balai Pengawas Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Sumbawa menegaskan bahwa Tidak boleh ada pungutan selain DPP dan mohon infokan sekolahnya biar bisa kita selesaikan

Ahmadul Kusasi, SH menegaskan untuk Masalah perguruan tinggi,  silahkan dikomunikasikan dengan kampus. Data anggaran dikbud, saat ini belum membawa data mungkin bisa berkomunikasi di kantornya dan terkait dengan penahanan ijazah sudah pernah kami selesaikan dan mohon data agar segera kami selesaikan dan nanti akan kita diskusikan lebih intens dengan dinas terkait

Ditambahkan oleh Ahmadul Kusasi, SH Semua anggota Komisi IV konsisten melakukan pengawasan dan mengawal Pendidikan di Kabupaten Sumbawa,

"Mulai  hari ini seringlah ke sekolah-sekolah untuk turun lapangan melihat perkembangan Pendidikan dan persoalan yang dihadapi dan terkait transparansi anggaran, kami akan sampaikan pada OPD melalui TAPD pada rapat Banggar" Pungkas Ahmadul.

Diakhir pertemuan menghasilkan kesimpulan yakni Agar Mahasiswa melakukan komunikasi lebih intens dengan pihak kampus dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa dan akan sampaikan pada semua OPD melalui TAPD pada rapat Badan Anggaran DPRD agar setiap website OPD memberikan informasi tentang anggaran dan realisasi penggunaan anggaran OPD tersebut