Tidak lanjut Ekspose Pengukuran Tanah Satuan Brimob, Komisi III gelar Hearing

Parlementaria 30 Mei 2023 Humas 1

Sumbawa.| Komisi III DPRD kabupaten Sumbawa menggelar hearing terkait dengan tindak lanjut hasil ekspose pengukuran / rekonstruksi tanah satuan Brimob Sumbawa. Kamis, (25/05/2023) bertempat di ruang Rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Sumbawa.

Hearing tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi III Hamzah Abdullah didampingi Anggota Gahtan Hanu Cakita

Sementara dari Pemerintah Daerah hadir Kepala Dinas PRKP Kabupaten Sumbawa, Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumbawa, Kepala BKAD Kabupaten Sumbawa, Kabag Hukum Setda Kabupaten Sumbawa, Kabag Pembangunan Setda Sumbawa, Camat Moyo Hilir, Kepala Desa Moyo Hilir, dan Lembaga Study dan Bantuan Hukum ( LSBH ) Global Justice.

Diawal kesempatan Mulyawan, SH dari Lembaga Study dan Bantuan Hukum ( LSBH ) Global Justice yang juga Kuasa hukum pak Samsuddin sangat mengapresiasi Pemerintah Daerah terkhususnya DPRD Kabupaten Sumbawa  telah menjadi fasilitator dalam menyelesaikan masalah tanah khususnya tanah di Satuan Brimob Sumbawa yang memiliki rentetan proses yang perlu dipahami secara seksama.

“Kami dari Lembaga Study dan Bantuan Hukum ( LSBH ) Global Justice menyampaikan bahwa proses tanah satuan Brimob ini sebelumnya sudah pernah kita coba mohonkan untuk hearing pada tanggal 10 Oktober tahun 2022 khususnya di komisi III kemarin namun hasil pada waktu itu  menyarankan bahwa pihak Samsuddin melakukan pengukuran terkait dengan tanah tersebut yang di mana proses sebelumnya kita melakukan hearing di Kantor Bupati yang di mana dikatakan ada beberapa hasil notulensi terlampir yang pada intinya menyarankan pihak Samsuddin juga melakukan pengukuran agar memastikan apakah ada tanah yang lebih dari itu, bisa menjadi milik  Samsuddin.

 

Dan kedua  kita sudah melakukan pengukuran rekonstruksi di bulan Februari kemarin kami sampaikan sebagaimana yang sudah kami ajukan dalam permohonan ke Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Sumbawa untuk melakukan rekonstruksi. mendapatkan  hasil pada tanggal satu Februari kemarin bahwa permohonan hasil rekonstruksi terhadap tanah Samsudin di Desa Moyo terdapat kelebihan tanah perkiraan sejumlah 70 are.” Ujarnya.

" Selain itu yang perlu saya jelaskan bahwa pemerintah daerah kabupaten Sumbawa pada tahun 2006 melakukan pembebasan lahan sejumlah 5 hektar untuk dihibahkan kepada satuan Brimob, setelah pelepasan lahan tersebut, ada beberapa hal,

"Terkait dengan pembebasan 5 hektar tersebut kami mengira ada tanah yang belum dibayar oleh Pemda hari ini sehingga Brimob menguasai tanah lebih dari 5 hektar tersebut.   Mohon Kiranya agar hal ini kita ulas bersama yang sebenarnya Brimob harus hadir disini untuk memastikan bahwa secara komitmen satuan Brimob Sumbawa kemarin pada saat hearing di kantor Bupati  menyatakan sikap bahwa jika ada tanah yang lebih kami kuasai maka itu bukan milik kami dan harus kami usahakan kembali kepada pemiliknya. Urainya

Hal ini mendapat tanggapan dari Hamzah Abdullah. " Yang ingin saya pertanyakan setelah pengukuran ulang apakah hasil pengukuran diberikan kepada Pemda dan kompi Brimob dan apa yang dihasilkan dari pertemuan tersebut serta setelah disampaikan 70 are tersebut apa jawaban dari Pemda dan kompi brimob?" Tanya Hamzah.

Mulyawan, SH dari Lembaga Study dan Bantuan Hukum ( LSBH ) Global Justice menanggapi   terkait dengan hasil rapat di berita acara tertera absensi  juga ada tembusan yang diberikan kepada Pemda. Jadi seluruh pihak yang berkaitan dengan tanah satuan Brimob Sumbawa tersampaikan kepada semua pihak terkait dengan hasil rapat tersebut. Dan yang dihasilkan dari pertemuan intinya bahwa berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional terhadap permohonan dari pihak Samsuddin terkait dengan ada indikasi kelebihan lahan atau tanah yang dikuasai oleh Brimob Sumbawa terdapat Hasil kurang lebih 70 are. 

"Jadi setelah hasil rapat tersebut pihak BPN  menyarankan bahwa di mediasi di pemda kembali antara pemilik lahan, Brimob dengan Pemda namun setelah kita mengajukan surat permohonan hearing dengan pemda sampai hari ini belum ada balasan"/terangnya.

M. Jalaluddin perwakilan Kepala BKAD Kabupaten Sumbawa memberikan informasi terkait data-data proses pengadaan tanah.

“ Pada tahun 2006 Pemerintah Kabupaten Sumbawa melakukan pembebasan lahan seluas 50 meter persegi dengan jumlah ada tiga bidang.  Pertama atas nama Saleh bin saman dengan nomor sertifikat 157 dengan luas 16818 meter persegi yang kedua SHM atas nama Ajang bin pedil dengan nomor sertifikat 138 dengan luas 13478 m2 dan yang ketiga atas nama Zainuddin Nur nomor sertifikat 142 dengan luas 37.782 m2 namun yang dibebaskan dari luas tersebut hanya 19704 meter persegi .

"Dari pembebasan tersebut ada jumlah rincian - rincian yang dapat kami sampaikan tanah seluas 1,6 hektar itu di bebaskan dengan nilai  Rp.179. 111.700  terus yang bidang keduanya dengan luas 1,3 hektar ganti rugi sebesar Rp.143.540.700 .  terus tanah yang seluas 3,7 hektar itu terbayar dengan harga Rp.209. 847.600. Tahun 2007 Pemerintah Kabupaten Sumbawa ada peralihan sertifikat dari pemilik lama atas nama pemerintah kabupaten Sumbawa  dengan luas 50.000 meter persegi. Namun dari hasil ekspos karena  banyak persoalan Tanggal 1 Februari diperkirakan ada kelebihan luas  70 are.  tapi setelah kami hitung tidak sampai segitu melainkan 48 are. 

Ditambahkan oleh Dinas PRKP Sumbawa Ade Chandra bahwa  saat itu kami membuka warka 3 sertifikat yang menjadi permasalahan. jadi sertifikat yang atas nama Saleh bin Saman seluas 16818 dan sertifikat atas nama ajang bin pedil seluas 13478 berdasarkan warka itu sudah dimatikan  dan sertifikat atas nama Zainuddin Nur itu sudah dimatikan juga itulah penyebab kenapa tidak ada sisa lahan di bagian depan.

 

Hamzah Abdullah Pimpinan rapat menegaskan  yang diharapkan oleh pak Syamsuddin bukan posisi akan tetapi kelebihannya

Syamsul Hidayat dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumbawa bahwa persoalan tanah Brimob setelah kita lakukan pengukuran ulang sesuai dengan permohonan dari kuasa hukum pak Syamsudin yang dilakukan pada tanggal 5 Januari 2022 dan hasilnya telah di ekspose pada tanggal 1 Februari 2023 bahwa yang menjadi persoalan adalah Kantor Pertanahan telah menerbitkan hak pakai nomor 16 Desa moyo atas nama pemerintah negara Indonesia seluas 5 hektar sesuai dengan  permohonan dari pemerintah daerah yang setelah dilakukan rekonstruksi atau pengukuran pada tanggal 5 Januari 2023 itu ternyata hasil dari permohonan pengurus itu sekitar 5,7 hektar yang pada akhirnya  5,485 hektar dan itu mungkin inti dari persoalan tersebut adanya kelebihan penguasaan yang  dilakukan oleh pihak Brimob yang seharusnya tanah yang telah dilepaskan dan diterbitkan hak pakainya itu seluas  48,54 are.  

"Kami dari kantor pertanahan perlu adanya klarifikasi terhadap penguasaan lahan tersebut. Dari hasil pengukuran atau turun lapangan Badan pertanahan  Nasional bukan 70 are kelebihannya hanya 48,54  Karena kita pengukurannya sesuai dengan hak yang terbit.

Camat Moyo hilir Ulumuddin berharap  semua pihak  terutama kami pemerintah Kecamatan dan pemerintah Desa betul-betul nanti dapat memahami dimana sebenarnya posisi Warga kami terkait dengan persoalan yang dihadapi, namun setelah kita mendengar tadi dari semua pihak yang terkait dengan permasalahan ini sebenarnya Boleh saya katakan hampir selesai  tinggal bagaimana nanti warga kami pak  Samsudin atau yang mewakili  karena berdasarkan hasil pengukuran yang real sudah didapatkan 48,54 are

Junaidi Kepala Desa Moyo hilir  ingin adanya sporadik baru. Tidak mempermasalahkan posisi tetapi kelebihan dari tanah tersebut

Hamzah Abdullah bersepakat bahwa akan  memediasi dan melakukan pertemuan kembali.

"  Pemerintah yang mengambil sikap nantinya apakah tanah yang menjadi kelebihan itu dikembalikan atau ada kesepakatan secara pembayarannya sepakat 48, 54 are. " Jelasnya

Gahtan Hanu Cakita selaku Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Sumbawa mengungkapkan pertama kita sudah menghasilkan kesimpulan yakni untuk direkonstruksi dinyatakan bila kita sepakat semua ada kelebihan daripada 48, 54 are . Kelebihan itu apabila kita tarik benang merahnya kita tarik rentetan sejarah di situ kelebihan itu tidak lepas daripada peran pelepasan hak yang diajukan oleh pemerintah Kabupaten Sumbawa dan apabila objek atas tanah sudah dilepaskan haknya maka tanah itu apabila tidak masuk dalam HM tertentu maka menjadi milik negara. Apabila kita menimbulkan sporadik baru atas objek tersebut berarti kita menyalahi aturan dan prosedur yang sudah kita sepakati dan saya juga  lebih setuju terhadap pemerintah daerah harus bertanggung jawab terhadap ini.

Diakhir pertemuan menghasilkan kesimpulan yakni Komisi III DPRD Kabupaten Sumbawa meminta Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi atau memediasi dengan satuan Brimob dan perwakilan bapak Samsuddin  yang menjadi ahli waris zainuddin nur sesuai dengan hasil ekspose atau  rekonstruksi pengukuran ulang yang dilakukan oleh badan pertanahan Nasional sebesar 5 hektar 48,54 m² dengan kelebihan luas 48,54 are.


Index Parlementaria