Parlementaria 18 September 2023 Humas 1

---

Pimpinan dan anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Sumbawa bersama Pemerintah Daerah mengadakan Rapat terkait Keberlanjutan Pembangunan RSUD Sumbawa. Kamis (14/9/2023)

Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi IV Ismail Mustram SH. M.M. Inov.Hadir Wakil Ketua Komisi Syahrul,SE dan anggota Komisi IV lainnya Ahmadul Kusasi SH dan Irwandi.

Sementara dari Pemda Sumbawa hadir Kadis Kesehatan Kabupaten Sumbawa Junaidi APt. M.SI, Kepala Bappeda ES Adi Nusantara S.Sos.MT, Direktur RSUD dr Nieta Ariyani dan Perwakilan BKAD.

Ketua Komisi IV Ismail Mustaram, SH, M.M. Inov memberikan ruang kepada Direktur RSUD menyampaikan permasalahan apa yang dihadapi agar RSUD dapat melanjutkan pembangunannya.

Atas hal itu, Dirut RSUD Sumbawa dr.Nieta akrab disapa menjelaskan Pengembangan layanan di RSUD Sumbawa dan Kondisi keberadaan RSUD Sumbawa 

Dari segi regulasi rumah sakit harus dalam satu lokasi dan pelayanan yang dilakukan secara terintegrasi. Kini Izin operasional sudah beralamat di Sering. Sementara Kondisi RSUD di jalan Garuda sudah lama dibangun dan sangat sulit untuk melakukan perbaikan dan peningkatan pelayanan karena ada permasalahan yang muncul seperti kesulitan udara bersih" Ungkapnya.

Kemudian lanjut dr.Nieta, Kami sudah melakukan advokasi di PUPR agar mengubah instalasinya dan ini harus. Kini kondisi udara kami membeli dari pihak lain. Masalah lain yaitu pada layanan ada agak terhambat karena tidak punya ruang tunggu sementara ini menggunakan terop. sehingga pengunjung merasa tidak nyaman terutama kalau sudahh siang karena panas. Demikian pula konndisi Parkir kendaraan kesulitan.

"Atas kondisi tersebut, kami ingin rubah agar kondisinya ideal" Imbuhnya.

Masih kata dr Nieta. Sementara itu di lokasi RSUD Sering baru ada 2 bangunan yang dibiayai melalui APBD sebanyak 1 lokal dan APBN sebanyak 1 lokal. Sejak 2021-2023 tidak ada program Pembangunan. Padahal ada kesepakatan dengan kemenkes agar proses transfer RSUD paling telat tahun 2025.

Oleh karena itu perlu adanya Advokasi ke Pemerintah Pusat sehingga DAK fisik dapat turun untuk melanjutkan pembangunan IGD 1 lantai, ruang perawatan kelas 3 sebanyak 1 lantai, Pengadaan Genset dan pipa standar serta Alat Kesehatan yang menunjang RSUD tipe-C.

 

“Komitmen yang diharapkan oleh pemda adanya DAK stimulan fisik yang tertuang dalam APBD, dimana Kesehatan menjadi prioritas dengan advokasi dari APBD” Jelas dr.Nieta.

Atas pemaparan tersebut Ketua Komisi IV Ismail Mustaram, SH. M.M. Inov menekankan bahwa apa yang menjadi harapan direktur RSUD Sumbawa adalah harapan kita bersama sehingga dapat menunjang kebutuhan kesehatan Masyarakat.

Ditempat yang sama Kepala Bappeda Kabupaten Sumbawa Adi Nusantara mengatakan bahwa ketika berbicara di RSUD kami merasa prihatin dan hanya mengelus dada. Sebab segala upaya tahap perencanaan sudah dilakukan. "Pada saat itu Kami melakukan pengusulan dan perencanaan tembus diangka Rp.87 Milyar

Ada beberapa item yang masuk seperti pengadaan Sarana sebesar 24 Milyar, Prasarana sebesar 3 Milyar, Alkes sebesar 15 M. dan item lainnya. Waktu itu sudah disetujui di aplikasi Krisna, sehingga kami masih menunggu rilis kementerian keuangan sekitar bulan September ini.

"Dari sisi perencanaan kami siap support, Kami melihat celahnya untuk mendapatkan dukungan anggaran di tahun 2024 ditengah kondisi keuangan yang sangat berat dan harus memperhatikan timing"Jelas. Adi

Ditambahkan oleh perwakilan BKAD Kabupaten Sumbawa bahwa pada APBN Tahun 2024 dari seluruh daerah diplot anggaran sebesar 800 Triliun. Sehingga dibutuhkan perjuangan ekstra ordineri untuk melakukan advokasi anggaran ke Pemerintah pusat.

Atas kondisi ini Ahmadul Kusasi, SH disarankan agar anggaran yang telah dimasukkan ke dalam perencanaan dapat dilaksanakan. "Saya minta agar ini dapat dieksekusi. Karena hal Ini pernah ditawarkan dan dijanjikan ke Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan. Mari Bersama konsultasi ke Menkes agar tahun 2024 kita dapat mendapat anggaran terlebih kita ada perjanjian batas waktu transfer RSUD sampai tahun 2025.

Hal ini disetujui oleh Pimpinan Komisi IV untuk menaikkan anggaran ke Pusat.

"Kami sepakat kita aktif kejar ke Pusat Anggarannya, apa yang menjadi kemauan pusat kita penuhi segala persyaratan. Ini relevan dengan semangat kita bersama tentang pentingnya pelayanan kesehatan terbaik. Tidak ada yang lebih penting dari menjaga Kesehatan, banyak advokasi yang telah dilakuakn oleh RSUD dan pengalaman dari tahun sebelumnya diharapkan menjadi Pelajaran.Apa - apa yang terputus kita sambung kembali, melihat gambaran besarnya kita mempunyai peluang untuk mengakses anggaran dipusat dengan menerapkan komitmen yang sudah dibangun termasuk persyaratan mutlak untuk mendapatkan dukungan dana pusat harus ada dana sharing dari APBD. Butuh komitmen kita bersama hari ini agar dapat ditindaklanjuti nanti pada pembahasan APBD Tahun 2024" Pungkas Syahrul.

 

Demikian pula saran dari anggota Komisi IV Irwandi bahwa keberhasilan itu membutuhkan grand desain,perlu langkah-langkah strategis dan keseriusan Pemda terhadap usus pembangunan RSUD yang tidak bisa dianggarkan melalui APBD.

Diujung rapat disepakati bahwa Pemda Sumbawa harus mempersiapkan bahan saat pertemuan dengan Kemenkes RI. Dan direncanakan melakukan audiensi pada tanggal 27 September 2023 mendatang.