Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah, Komisi I DPRD Kabupaten Sumbawa Belajar Ke BPKAD Provinsi NTB

Parlementaria 06 Februari 2024 Humas 1

Komisi I DPRD Kabupaten Sumbawa bersama Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Abdul Rafiq SH melaksanakan kunjungan kerja ke Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Provinsi NTB Kamis (1/2/2024) terkait dengan Pengelolaan Aset Daerah

Hadir Pimpinan Komisi I Cecep Liesbano SIP.M.Si, Sukiman K SPdI, Gitta Liesbano SH M.Kn dan anggota komisi I Muhammad Nur SPdI, Hj Yuliana, Sri Wahyuni SAP, Saripuddin SPd, H.Mustajabuddin S.Sos, Hasanuddin HMS dan Muhammad Fauzi SAP. Rombongan diterima oleh Kepala Bidang Pengelolaan BMD BPKAD Provinsi NTB Drs. Ervan Anwar MM bersama jajaran.

Dari pemerintah daerah hadir dari Bagian Pengelolaan Aset Kaharuddin SE.M.Si dan Bagian Hukum Lita Restuwati SH bersama Sekretaris Dewan Ir. A Yani, Kabag Umum Ir Hj.Diana dan jajaran.

Dalam kesempatan itu Ketua DPRD mengatakan bahwa sengaja datang untuk belajar cara pengelolaan aset atau Barang Milik Daerah yang baik. Karena jika baik maka baik juga pengelolaan keuangan daerah.

"Kami berharap dapat meraih hasil yang terbaik dalam pengelolaan aset dari waktu ke waktu, sebab aset juga bagian dari perhatian BPK RI dalam menilai kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Sehingga hari ini punya referensi untuk kami bawa pulang ke Sumbawa sehingga bisa mengelola aset dengan baik" Pungkasnya.

Dijelaskan oleh kepala bidang pengelolaan BMD Ervan akrab disapa bahwa permasalahan yang dihadapi daerah hampir sama sehingga perlu intensitas melakukan digitalisasi aset sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah (BMD) mengamanatkan penggunaan aplikasi e-BMD sebagai sistem informasi yang terintegrasi untuk pengelolaan BMD. "Aplikasi e-BMD merupakan aplikasi web yang dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan pengelolaan BMD, mulai dari pengelola BMD, pengguna BMD, hingga auditor"Jelasnya.

Kemudian lanjutnya, Aplikasi e-BMD dapat digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas pengelolaan BMD, mulai dari perencanaan, pendataan, pencatatan, inventarisasi, pelaporan, hingga pengawasan dan pengendalian hingga penghapusan. Aplikasi ini juga dilengkapi dengan berbagai fitur yang dapat memudahkan pengguna dalam melakukan pengelolaan BMD, seperti fitur pencarian, pelaporan, dan analisis data.

"Penerapan aplikasi e-BMD telah terlaksana di Kota mataram. Selesai Pemilu nanti Kami akan mengundang seluruh Kabupaten/Kota untuk melihat dan mencontoh penerapan e - BMD di kota Mataram. Demikian pula Provinsi NTB sedang mengerjakan e-BMD sekaligus pemantapan sosialisasi dan pelatihan bagi pengelola BMD terkait penggunaan aplikasi e-BMD" Ungkapnya.

 

Lanjutnya, Mataram sebagai contoh di kabupaten /kota. Sehingga bisa melaksanakan e -BMD karena banyak hal positif yang bisa diterapkan dan dipetik manfaatnya seperti meningkatkan tertib administrasi pengelolaan BMD, membantu pengelola BMD untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan inventarisasi BMD secara lebih tertib dan akurat,meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan BMD.

"Aplikasi e-BMD dapat membantu pemerintah daerah untuk memberikan laporan pengelolaan BMD yang lebih transparan dan akuntabel.Hal ini penting karena aset tidak bisa dipisahkan dengan keuangan. Dan harus sama nilai aset yang keluar dan masuk.Biasanya mempengaruhi Opini BPK. Kalau sudah digital maka kekurangan itu bisa diminimalisir" Jelasnya

Masih kata Ervan, Kami di provinsi NTB dalam proses penerapan dan pengembangnya bekerja sama dengan Universitas Indonesia.Kita dibantu dalam setiap tahapan mengingat detailnya format pengisian membutuhkan pendampingan Sumberdaya pengelola BMD.

 

"Selama ini kita menggunakan SIMDA. Selanjutnya berubah menjadi SIMDA RI Ke e-BMD. Form Lampirannya saja ada lebih dari dua ratus halaman. Sehingga kalau dikerjakan secara manual bisa terjadi kekeliruan. Dari tahap mencari informasi sebelum adanya aset, pengadaan, perawatan, susut hingga pemusnahan aset tata kelolanya harus baik" Pungkasnya.

Dalam kunjungan kerja tersebut terjadi dialog interaktif yang dinamis untuk memperoleh informasi yang lebih dalam diantaranya pertanyaan dari Ketua komisi satu Cecep Liesbano SIP. MSi., terkait beberapa permasalahan klasik penataan barang milik daerah . "Ada persoalan tentang aset yang belum teriventaris dengan baik dan juga kesulitan dalam penghapusan aset yang ada sementara kondisinya tidak layak pakai dan mengalami kesulitan dalam menuntaskan atau menghapus" Ujarnya

Demikian pula pertanyaan dari Muhammad Fauzi bahwa BMD adalah harta bendanya daerah. "Harapan kita aset BMD produktif dan berkontribusi positif dalam pendapatan daerah kita.Sumbawa memiliki aset tanah dan bangunan. Banyak aset kita yang tata kelola nya perlu dibenahi.bagaiman solusinya agar berbanding lurus dengan pendapatan daerah. Contoh aset tanah dengan nilai beli besar tapi tidak signifikan dengan pendapatan asli daerah" Ungkap Fauzi.

Hal ini dipertegas lagi oleh Saripuddin yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. "Di lapangan ada aset daerah dan aset desa yang mangkrak. Seperti rumah dinas yang tidak terawat kadang di desa ingin mengambil alih pengelolaan aset daerah tersebut. Kami juga ingin tanyakan seberapa jauh usia aset yang bisa dihapus" Tanyanya

Atas pertanyaan dari anggota DPRD, Drs Ervan menjelaskan bahwa ada Kegiatan Inventarisasi Aset yang dilakukan lima tahun sekali atau disebut sensus atau bisa dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Hal ini sangat penting karena diamanahkan dalam peraturan sehingga kita tahu harta daerah kita. "Kita berikan label barang, tanah dan bangunan serta speknya sehingga diketahui Jumlah hingga penyusutannya. Demikian pula banyak terjadi pemindahtanganan antar pemerintah Daerah. Contohnya di kabupaten ada aset diserahkan ke Provinsi namun lupa dicatat karena adanya mutasi pengelola sehingga harus dicatat dengan cermat.

Dalam kesempatan itu Kabid Pengelola BMD Provinsi NTB menghimbau kepada Dewan agar memberikan support anggaran bagi pengelola aset karena beratnya beban kerja.

"Pengelolaan Aset merupakan hal penting juga sama halnya dengan keuangan sehingga membutuhkan suprastruktur dalam bentuk aturan yang mendukung. Dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan peraturan yang mengatur secara umum tentang pengelolaan aset daerah. "Peraturan ini harus diturunkan ke peraturan daerah (Perda) oleh pemerintah daerah untuk mengatur lebih spesifik tentang pengelolaan aset daerah di daerah tersebut. Perda tentang pengelolaan aset daerah harus mencakup Pengertian dan ruang lingkup, Prinsip-prinsip pengelolaan, Organisasi pengelolaan, Proses pengelolaan,Pelaporan dan pengawasan"Terangnya

 

Terakhir kata Ervan Kedepan kita melakukan kegiatan legal dalam pengelolaan aset dan mendorong aset produktif. Menkeu bilang aset kita harus produktif karena aset kita masih banyak tidur, Jadi harus berkontribusi terhadap penerimaan daerah dan ada triknya salah satunya adalah dengan menyewakan aset berupa tanah dan bangunan kepada swasta dan tarifnya diatur dan ditaksir."Pungkasnya.


Index Parlementaria