DPRD Sumbawa Laksanakan Bimtek Perkuat Kapasitas di Akhir Masa Jabatan.

Parlementaria 13 Maret 2024 Humas 1

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa mengikuti Bimbingan Teknis terkait Pembahasan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta Peran DPRD menjelang akhir masa dalam Melakukan Pengawasan LKPJ dan LPPD di Hotel Mercure Batavia Jakarta 7-10 Maret 2024.

Hadir Pejabat Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Vivin Gunawan SSTP.MA., Rektor Universitas Respati Indonesia (Urindo) Prof. Dr. Tri Budi Weraharjo DRB MS.Ketua LPPM Urindo dan jajaran.

Dalam Perayaannya Rektor Universitas Respati Indonesia mengatakan bahwa suatu kebanggaan bagi kami yang dapat menyelenggarakan kerjasama yang baik dengan DPRD Sumbawa hari ini. “Dengan kehadiran Bapak Ibu bersama anggota DPRD seluruh Indonesia di Jakarta hari ini diisi dengan kegiatan workshop yang berjumlah kurang lebih 5000 orang dan kami bersyukur dapat memfasilitasi kerjasama dengan DPRD Kabupaten Sumbawa” Ungkapnya

Kali Ini adalah yang kedua kalinya Universitas respati Indonesia melakukan kerjasama. Merupakan langkah besar hari ini dengan mengangkat tema tersebut sebagai salah satu cermin bentuk tanggung jawab DPRD di akhir masa jabatan dan ini kita diharapkan berjalan dengan tertib dan aman. Demikian pula pemilu yang kita lalui bersama juga berjalan dengan tertib aman. "Oleh karena itu kami menyarankan dari topik tersebut tentunya peserta bimtek bisa berdiskusi mendapatkan sesuatu yang dapat diimplementasikan dengan bentuk rekomendasi untuk pembangunan daerah" Tuturnya.

Sementara itu Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Abdul Rafiq SH memberikan Berbagai Sekaligus membuka bimtek.

“Tema yang diangkat hari ini sangat penting untuk meningkatkan kapasitas DPRD dalam menjalankannya di akhir masa jabatan sehingga selama lima tahun bekerja dapat tuntas secara paripurna” Ucapnya.

Kemudian lanjutnya, Dengan Bintek yang kita laksanakan dapat terjadi Peningkatan kapasitas DPRD dalam menjalankannya. Salah satu fungsi pengawasan DPRD menjamin agar penyelenggaraan pemerintah daerah berjalan sesuai rencana, dapat mengukur dengan cepat dan tepat terhadap penyimpangan dan penyelewengan yang ditemukan serta menimbulkan motivasi perbaikan dan kinerja pemerintah daerah sedang atau telah mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan"Pungkasnya.


Index Parlementaria