Perda, Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa Gelar Hearing dan Berikan Rekomendasi Adanya Indikasi Toko Berjejaring Diduga Melanggar

Parlementaria 28 Maret 2024 Humas 1

Sumbawa - Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa menggelar rapat dengar pendapat terkait dengan adanya indikasi Toko Alfamart/Indomaret yang diduga melanggar Peraturan Daerah. Rabu 27 Maret 2024 di ruang rapat pimpinan DPRD kabupaten Sumbawa.

Hearing tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa Berlian Rayes SAg.M.M.Inov. didampingi oleh sekretaris komisi II Ridwan SP, dan anggota komisi II Muhammad Tayeb, Muhammad Faesal SAP dan Muhammad Yamin SE M.Si

Hadir Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Riki Trisnadi SE M.Si, Sekretaris BKAD Kaharuddin SE, M.Ec.Dev, Kabid Tibum Satpol PP, Mukhtamarwan perwakilan Bapenda Herlin Efendi, Manajemen Alfamart dan Aliansi LSM Pemantau Kebijakan Publik.

Dalam kesempatan itu, Perwakilan Aliansi LSM Pemantau Kebijakan Publik, Sandi LB mengatakan bahwa sepertinya adanya pembiaran keberadaan toko-toko modern Alfamart dan Indomaret di Kabupaten Sumbawa.

"Ada Keluhan pedagang kaki lima dan masalah tenaga kerja. Keberadaan toko modern ini semakin merajalela banyaknya terbangun toko- toko modern ini sehingga kesannya ada pembiaran khususnya oleh Pemda kita, baik oleh Pemerintah eksekutif maupun legislatif yang menimbulkan dampak begitu besar" Ujarnya

Kemudian lanjutnya, kini pedagang kaki lima menjerit karena omset yang begitu drastis menurun. Contoh disalah satu kecamatan Labuhan Badas. Ada 6 titik terbangun toko swalayan berjejaring Alfamart Pertama di depan SD Karang Dima, kedua di depan terminal sumber payung, ketiga di depan jalan pantai hajaitun, keempat di depan SDN 2 Kampung Arab dan kelima jalan Samota dan keenam di depan Pom bensin (SPBU) Karang Dima. Sementara Indomaret ada 3 titik. "Jadi ada 10 toko modern di kecamatan Labuhan Badas. Begitu terkepungnya para pedagang kaki kecil. Bagaimana nasib para UMKM?"  tegasnya.

"Kami ingin pihak pemerintah untuk dapat meninjau kembali keberadaan Alfamart dan Indomaret di kabupaten Sumbawa.Tolong dikurangi keberadaan toko modern tersebut dibagi mungkin dalam satu kecamatan ada berapa dan bila perlu bubarkan dan tutup saja ijinnya sekira kalau lebih banyak mudharat daripada manfaatnya" Pungkas Sandi.

Ditambahkan oleh perwakilan aliansi LSM lainnya Victor bahwa beberapa item yang ingin disampaikan diantaranya pertama beberapa tahun kemarin kami menyoroti terkait masalah tenaga kerja. PHK yang dilakukan Alfamart dan Indomaret terkesan melakukan diskriminasi. Pihak Alfamart dan Indomaret ini melakukan PHK dan ini berujung kerugian pada adik - adik kita khususnya penduduk lokal. Kedua ujar Viktor tentang masalah ijin. 'Dan terkait masalah ijin toko usaha toko swalayan masa berlakunya selama 5 tahun. "Apakah sampai saat ini ijin toko retail modern tersebut sudah dilanjutkan perpanjangannya atau tidak. Ketiga terkait masalah peran Diskoperindag dalam memberdayakan UMKM didalam toko swalayan. Didalam rekomendasi yang dikeluarkan Diskoperindag bahwa Alfamart dan Indomaret harus melakukan kemitraan dengan UMKM setempat (lokal)  dan dilaporkan 3 x setahun terkait kemitraan tersebut dan keempat masalah reklame atau iklan apakah mereka membayar pajak kepada daerah Dan kelima  Alfamart dan Indomaret ada yang buka selama 24 Jam sementara untuk operasional selama 24 jam harus miliki ijin khusus membuka toko 24 jam"Jabar Viktor.

"Ada beberapa toko Alfamart juga seperti di jalan kerangka baja itu jaraknya dari pintu atau memakai saluran primer jalan itu 7 meter dan harus memiliki ruang parkir seluas 50 meter persegi" Pungkasnya

Menanggapi hal itu Berlian mengatakan bahwa masukan - masukan kami catat karena berdasarkan faktual di lapangan." Kami Komisi dua memahami apa yang menjadi keluhan teman -teman" Ujarnya

Disampaikan oleh kadis DPMPTSP Riki Trisnadi bahwa terkait dengan persoalan ijin "Dinas memproses ijinnya, tapi kaitan dengan otoritas legalitas ijin kami tidak punya kewenangan apapun cuma fasilitasi. Terhadap aktivitas usaha sesuai dengan bidangnya atas dua nama PT Indomarco Prismatama (Indomaret), dan PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. (Alfamart) di kabupaten Sumbawa" Urainya

Sementara itu Perwakilan Disnaketran Suparno mengatakan kalau ada yang menyangkut pengawasan ketenagakerjaan adalah kewenangan provinsi melalui Balai Pengawas Tenaga Kerja. Meskipun demikian untuk itu bisa bersama-sama di bidang kami karena yang berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan Disnaketran dapat melakukan mediasi. "Jadi kalau untuk pengawasannya itu ada di Balai Pengawas Tenaga Kerja Provinsi NTB dan sudah beberapa kali kita monitoring juga perusahaan-perusahaan, alhamdulillah rata-rata suasana bekerja dan berusaha itu adalah kondusif. Meskipun demikian banyak di bagian-bagian tertentu di perusahaan tertentu yang upahnya di bawah UMK. Kami sarankan kepada perusahaan itu mentaati aturan yang telah ditentukan oleh pemerintah yaitu membayar dengan UMK. Kalau UMKM yang kecil itu tidak diberlakukan UMK yang berlaku adalah kesepakatan.

Sementara itu Perwakilan Bapenda Kabupaten Sumbawa Herlin Efendi menyampaikan sesuai Perda nomor 10 tahun 2023 tentang pajak daerah dimana pajak reklame toko modern Alfamart dan Indomaret menyebutkan bahwa apabila reklame tersebut diluar dapat dikenakan pajak reklame. Kebetulan di Alfamart kena pajak reklame ada 74 Alfa dan 39 Indomaret.  Untuk pajak reklame setiap pembayaran pertahun kalo berada didalam berupa iklan -iklan tidak dikenakan. Ujarnya.

Diakhir pertemuan ada beberapa kesimpulan yang akan dibawa menjadi rekomendasi DPRD diantaranya adalah meminta kepada Pemerintah Daerah untuk mengawasi toko swalayan berjejaring yang kini menjamur di Kabupaten Sumbawa, meminta Pemerintah Daerah Menganalisa dan mengkaji terkait aktivitas oprasional 24 jam toko swalayan berjejaring, meminta kepada pemerintah daerah agar pajak reklame atau papan nama sebagai sumber pendapatan asli Daerah (PAD), terkait Perda toko berjejaring atau toko swalayan sampai hari ini dalam proses pembahasan Perda untuk direvisi sesuai dengan relevansi kondisi faktual dan kebutuhan masyarakat yang akan dituangkan dalam Perda toko swalayan berjaring, meminta kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan koordinasi dan menegakkan instruksi Bupati Sumbawa no 1 tahun 2023 tentang penghentian sementara izin usaha toko swalayan berjaring, dan meminta kepada pemerintah daerah untuk menghentikan aktivitas operasional toko berjejaring yang tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku. Juga diminta untuk melakukan koordinasi tentang hal - hal yang dibahas hari ini


Index Parlementaria